Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Sudah Resmi Diundangkan

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota sudah resmi diundangkan pada Senin 6 Maret 2023. Dan saat ini, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP diminta melakukan percepatan membuat aturan turunan atau aturan teknis kebijakan tersebut. Program penangkapan ikan terukur diperlukan agar populasi perikanan terjaga dengan baik.

BRI Berkomitmen Percepat Kredit Sektor Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) terkait percepatan akses penyaluran kredit ke sektor kelautan dan perikanan. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sudah mendapatkan dukungan Direktur Utama BRI Sunarso untuk melakukan percepatan tersebut. Namun, dari sisi teknis, KKP terlebih dahulu berkomitmen

Presiden Joko Widodo Minta Dukung Hilirisasi Sumber Daya Alam Laut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau agar bangsa Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah pada sumber daya alam laut yang dimiliki, khususnya dalam sektor hilirisasi. Presiden Jokowi mengingatkan bahwa luas laut Indonesia mencapai 3,25 juta km. Presiden Jokowi mencontohkan Indonesia sebagai eksportir nomor satu sumber daya alam rumput laut. Namun, Indonesia belum mampu mengolah komoditas tersebut menjadi

Potensi Ikan Tuna Yellow Fins di Perairan Biak 800 Ribu Ton per Tahun

Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap menyebutkan Kabupaten Biak Numfor memiliki potensi ikan tuna jenis Yellow Fins di perairan wilayah Teluk Cendrawasih Biak mencapai sekitar 800 ribu ton per tahun. Dengan potensi ikan tuna sebesar itu, diprediksi dapat menghasilkan pendapatan negara sebesar Rp17 triliun per tahun. Herry Ario Naap meyakini bahwa potensi ikan tuna Yellow

Pemerintah Siapkan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Mutu untuk Ekonomi Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan langkah pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, guna mendukung penuh peta jalan atau roadmap ekonomi biru. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi garda terdepan sebagai unit penjamin mutu (quality assurance) dalam implementasi penangkapan ikan terukur (PIT). Kepala BKIPM, Pamuji Lestari mengatakan quality

Nelayan Dilatih untuk Kawal Penerapan Blue Economy

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) BRSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 7 Februari menggelar dua pelatihan sekaligus, yaitu Pelatihan Pembuatan Fish Roll dan Pelatihan Penanganan Hasil Tangkapan secara daring. Total terdapat 1.293 peserta yang mengikuti kedua pelatihan tersebut, terdiri dari 546 orang pada Pelatihan Penanganan Hasil Tangkapan dan 747 orang

Kolaborasi Pemprov Sulteng dan PLN Dorong Pertumbuhan Sektor Perikanan

PT PLN (Persero) mendukung pengembangan sektor perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), khususnya tambak udang yang sangat potensial melalui program Electrifying Agriculture (EA). Hal ini sesuai penetapan pemerintah pusat, Sulteng ditargetkan dapat memproduksi udang hingga 5 ribu ton setiap tahunnya. Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura mengatakan pihaknya saat ini tengah menjalin berbagai kolaborasi untuk mendorong perluasan

Kemenkop dan UKM Diminta Prioritaskan Program ‘Factory Sharing’ bagi Nelayan Maluku

Anggota Komisi VI DPR RI, Hendrik Lewerissa meminta kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) untuk memprioritaskan program ‘Factory Sharing’ atau rumah produksi bersama dan stasiun pengisian bahan bakar umum untuk nelayan di Provinsi Maluku. Maluku memiliki wilayah laut sebesar 92,6% dan memasok 37% kebutuhan ikan nasional. Oleh sebab itu, Kemenkop UKM

Dominan Sektor Kelautan dan Perikanan, Bangka Belitung Terbitkan 1.397 Izin Usaha Pada 2022

Capaian Penerbitan Izin Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah menerbitkan 1.397 izin usaha pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat 174% bila dibandingkan tahun 2021 yang hanya 801 izin usaha. Kepala DPMPTSP Babel, Darlan mengakui dengan adanya izin usaha maka pengusaha akan aman dalam menjalankan usahanya.

BPOM Temukan Kandungan Formalin Pada Ikan Asin dan Kakap Putih di Batam

Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Batam menemukan kandungan bahan pengawet formalin di ikan asin dan ikan kakap putih. Kepala BPOM Kota Batam, Lintang Purba mengatakan kandungan formalin itu ditemukan dari hasil sidak yang dilakukan bersama Dinas Perikanan Kota Batam dan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan (BKIPM) Batam. Dari sidak bersama tersebut,